Probolinggo – Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan Stadion Gelora Merdeka Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, mengeluhkan pengelolaan yang dinilai masih semrawut. Keluhan tersebut mereka sampaikan langsung ke Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (30/4/2025).
Dalam pertemuan yang digelar di ruang Komisi II DPRD, para PKL hanya diterima oleh satu anggota Komisi II, Siska Dwiarianti. Dalam kesempatan itu, mereka menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari ketidakjelasan pengelolaan hingga masalah keamanan dan kenyamanan saat berjualan.
Salah satu keluhan utama adalah adanya penarikan iuran listrik oleh dua pihak yang berbeda. Salah satu pihak mengaku berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP), sementara pihak lainnya tidak jelas asal-usulnya. Situasi ini menimbulkan kebingungan dan keresahan di kalangan pedagang.
“Keluhan kami hanya ingin memperjelas pengelolaan di sana. Kami (PKL) ingin berjualan dengan tenang, nyaman, dan aman,” ujar Dani, salah satu pedagang.
Selain itu, para pedagang juga menyoroti persoalan kebersihan, keamanan, serta dugaan adanya kelompok tertentu yang saling mengklaim kepemilikan fasilitas seperti sambungan listrik. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memecah belah para pedagang dan menciptakan ketidaknyamanan.
Mustofa, salah satu tokoh masyarakat yang sering menerima aduan dari para PKL, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menyampaikan aspirasi agar DPRD, khususnya Komisi II, segera mengagendakan pertemuan lanjutan dengan menghadirkan instansi terkait.
“Kami menginginkan Komisi II menjadwalkan pertemuan pekan depan dengan menghadirkan DKUPP, DLH, Satpol PP, dan Camat Kraksaan. Tata kelola PKL ini harus diselesaikan secara bijak, profesional, dan tertib,” tegas Mustofa.
Ia juga menyayangkan adanya indikasi campur tangan kelompok tertentu yang berperilaku seperti preman, sehingga mengganggu terciptanya situasi kondusif di kawasan stadion.
“Harapan saya, pihak terkait bisa memberikan solusi terbaik agar teman-teman PKL bisa mencari nafkah dengan aman, nyaman, dan layak. Jangan sampai rebutan klaim fasilitas justru memperkeruh suasana,” tambahnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Siska Dwiarianti menyampaikan bahwa pihaknya akan menjadwalkan pertemuan lanjutan pada pekan depan.
“Ini ranahnya DKUPP. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut dengan dinas terkait. Saya belum bisa berkomentar banyak karena harus mendengar langsung dari pihak dinas,” ujarnya kepada para PKL.
Usai pertemuan, politisi Partai Golkar ini belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut kepada media karena harus menghadiri pertemuan lainnya.
“Maaf, sebentar ya Mas. Saya masih ada pertemuan dengan dinas,” pungkasnya singkat.
