Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak langsung tancap gas usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis.
Dalam rapat perencanaan cepat (quick planning) bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Khofifah menegaskan ambisinya menjadikan Jawa Timur sebagai “Gerbang Baru Nusantara.”
“Jawa Timur harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan motor penggerak pembangunan nasional. Ini bukan hanya soal posisi strategis, tetapi juga kesiapan sumber daya yang kita miliki,” tegas Khofifah.
Sebagai langkah nyata, Khofifah mengarahkan percepatan implementasi program-program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), kedaulatan pangan, dan pembangunan 5.000 unit rumah murah.
Khusus di sektor pangan, Jawa Timur ditargetkan tidak hanya menjadi lumbung pangan nasional, tetapi juga mandiri dalam produksi bahan pokok.
“Target kami bukan hanya ketahanan pangan, tetapi juga kedaulatan pangan. Itu berarti kita harus meningkatkan produksi sekaligus memastikan akses pangan bagi masyarakat,” ujar Khofifah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Adhy Karyono memastikan kesiapan anggaran untuk mendukung program-program strategis, meskipun kebijakan efisiensi tetap dijalankan. Pemerintah provinsi bahkan siap bekerja sejak awal Ramadan untuk mempercepat realisasi program.
Di sektor pendidikan, Khofifah menekankan bahwa kualitas lulusan SMA dan SMK di Jawa Timur harus lebih unggul dibanding provinsi lain. Ia meminta Dinas Pendidikan untuk memastikan tingkat penerimaan siswa ke perguruan tinggi terkemuka semakin meningkat.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya menekan angka putus sekolah meskipun SPP sudah digratiskan. “SPP gratis bukan jaminan anak tetap sekolah. Kita perlu strategi lebih untuk memastikan mereka bertahan dan lulus dengan kualitas yang baik,” katanya.
Dalam upaya menekan kemiskinan, Khofifah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk melakukan pemetaan berbasis data di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, dan beberapa daerah di Pulau Madura.
“Kita harus responsif terhadap perubahan metode penghitungan kemiskinan. Jangan sampai tren penurunan kemiskinan yang sudah kita capai malah terganggu,” ujarnya.
Khofifah juga menekankan pentingnya efisiensi dalam birokrasi tanpa mengorbankan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Menurutnya, birokrasi yang lincah dan adaptif menjadi kunci dalam mencapai target-target pembangunan.
