Surabaya – Serangan siber ke akun dan aplikasi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus meningkat, dengan intensitas mencapai 20-30 juta serangan per hari.
Yang mengejutkan, aplikasi yang paling banyak diserang justru adalah aplikasi yang digunakan masyarakat untuk layanan publik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim, Sherlita, mengungkapkan bahwa sepanjang Juni 2024, serangan siber mencapai puncaknya dengan total 4,98 miliar serangan ke akun Pemprov Jatim.
“Ancaman siber ini nyata dan semakin kompleks. Kami harus bekerja 24 jam penuh untuk mengawal keamanan informasi,” ujarnya di Surabaya, Kamis, (13/2/2025).
Sherlita menegaskan bahwa aplikasi layanan publik menjadi target utama para pelaku serangan siber. Hal ini menjadi perhatian serius karena aplikasi tersebut digunakan langsung oleh masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan.
“Dari analisis kami, aplikasi yang paling banyak diserang adalah yang digunakan oleh masyarakat. Ini membuktikan bahwa hacker tidak hanya menargetkan sistem internal pemerintah, tetapi juga layanan yang berhubungan langsung dengan publik,” katanya.
Selain aplikasi, serangan juga marak terjadi pada akun media sosial perangkat daerah di lingkup Pemprov Jatim. Saat ini terdapat 64 akun Instagram resmi pemerintah, dengan 40 akun telah berstatus centang biru dan 24 akun lainnya belum diverifikasi.
“Banyak serangan yang menyasar media sosial. Oleh karena itu, kami mendorong semua perangkat daerah untuk segera mengajukan verifikasi centang biru agar masyarakat lebih percaya pada akun-akun resmi pemerintah,” tambahnya.
Jika ditelusuri lebih jauh, jenis serangan siber yang paling mendominasi dalam dua tahun terakhir berasal dari aktivitas judi online.
Pada 2023, dari 233 insiden yang tercatat di perangkat daerah Pemprov Jatim, sebanyak 180 serangan berkaitan dengan judi online. Tren ini berlanjut di 2024 dengan 146 dari 166 serangan berasal dari aktivitas serupa.
“Serangan siber yang terkait dengan judi online semakin marak. Ini bukan hanya mengancam keamanan informasi, tetapi juga meresahkan masyarakat,” kata Sherlita.
Melihat tren serangan yang terus meningkat, Diskominfo Jatim menegaskan bahwa perlindungan sistem digital harus semakin diperketat.
Pemerintah daerah diimbau untuk memastikan seluruh layanan berbasis digital mereka berada dalam domain resmi Jatimprov.go.id untuk mendapatkan pengawasan keamanan dari Diskominfo Jatim.
“Jangan sampai layanan yang digunakan masyarakat justru menjadi celah bagi peretas. Semua harus memastikan keamanannya,” tegas Sherlita.
