Probolinggo – Permasalahan harga pupuk bersubsidi yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kabupaten Probolinggo masih belum terselesaikan.
Panitia Kerja (Panja) Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa kios di Kecamatan Kraksaan, Paiton, dan Pakuniran pada Senin (24/2/2025).
Sidak ini dilakukan guna memastikan harga pupuk subsidi tetap sesuai ketentuan pemerintah dan tidak ada praktik curang yang merugikan petani.
Ketua Panja Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, menegaskan bahwa tidak boleh ada kenaikan harga pupuk di luar HET yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia meminta seluruh distributor dan kios untuk menaati aturan harga pupuk subsidi. Jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan menindak tegas.
“Saya meminta seluruh distributor dan kios mematuhi HET. Tidak boleh ada alasan lain yang membuat harga pupuk menjadi lebih tinggi dari ketetapan pemerintah. Petani harus mendapatkan pupuk dengan harga sesuai regulasi,” tegas Muchlis.
Dalam sidak ini, Panja Pupuk menemukan adanya kios yang mengenakan biaya tambahan kepada petani yang meminta layanan antar pupuk.
Salah satu temuan terjadi di Kecamatan Paiton, di mana kios Arena Putra terbukti membebankan biaya tambahan kepada petani yang meminta pengantaran pupuk.
Namun, Muchlis menekankan bahwa petani yang mengambil pupuk langsung di kios tidak boleh dikenakan biaya tambahan.
Muchlis juga memperingatkan agar tidak ada kesepakatan antara kios yang dapat merugikan petani, seperti menaikkan harga secara sepihak. HET pupuk subsidi yang telah ditetapkan dan tidak boleh ada kenaikan harga di luar ketentuan.
Ia mengimbau agar petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) lebih aktif dalam mengawasi pendistribusian pupuk dan tidak segan melaporkan jika ada pungutan yang mencurigakan.
Jika petani dikenakan biaya tambahan, mereka harus menanyakan secara jelas tujuan dari biaya tersebut.
“Saya tegaskan kembali, jangan mau jika dikenakan biaya tambahan tanpa alasan yang jelas. Jika ada pelanggaran, segera laporkan,” ujar Muchlis.
Panja Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan guna memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan dengan adil dan transparan.
Politisi PKB ini menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan pihak-pihak tertentu menunggangi permasalahan pupuk subsidi demi kepentingan pribadi.
“Sudah waktunya Probolinggo berbenah. Pemerintah dan rakyat tidak boleh dikendalikan oleh oknum atau kelompok yang ingin mengambil keuntungan dari masalah pupuk subsidi ini,” pungkasnya.
