Probolinggo – Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jatikusuma, memberikan tanggapan tegas terkait berbagai kritik pada pelaksanaan program 100 hari kerja Bupati Probolinggo, Mohammad Haris.
Menurut politsi Golkar ini, program tersebut memang merupakan terobosan awal, dan tidak mungkin bisa menjawab semua kebutuhan dasar masyarakat.
“Apakah program 100 hari ini bisa menjawab kebutuhan dasar masyarakat? Tentu tidak,” ujarnya saat menanggapi kritik yang sedang ramai, Senin (14/4/2025).
Ia menekankan bahwa program 100 hari sejatinya merupakan program baru yang tidak tertera dalam APBD 2025, sehingga tidak bisa menyasar kegiatan-kegiatan strategis yang sebelumnya telah direncanakan.
Oka menyebut, beberapa pihak mempertanyakan mengapa pembangunan jalan di wilayah seperti Krucil dan Tiris tidak termasuk dalam program 100 hari.
Menurutnya, hal itu karena pembangunan jalan-jalan tersebut sudah masuk dalam program APBD 2025. “Kalau kemudian 100 harinya adalah program itu, berarti bukan program 100 hari,” jelasnya.
Salah satu program yang menonjol dalam 100 hari kerja Bupati adalah renovasi Alun-alun Kraksaan, termasuk pembuatan trotoar. Anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp22 miliar, kemudian mengalami penyesuaian menjadi Rp12 miliar.
Ketua DPRD ini juga menyampaikan bahwa pihaknya juga terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut. “Kita lihat, 12 miliar itu dipakai untuk apa saja. Yang paling signifikan adalah renovasi Alun-alun,” ungkapnya.
