Jember – Lonjakan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jember memicu kekhawatiran serius. Anang Akhmad Syaifudin, anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Jember-Lumajang, mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas dengan menutup sementara pasar hewan di wilayah tersebut.
Menurut politisi PKB ini, penutupan pasar hewan menjadi langkah krusial untuk memutus mata rantai penyebaran PMK yang kini kian tak terkendali.
“Status wabah PMK ini harus dinaikkan. Kami mendorong pemerintah segera menetapkan lockdown pasar hewan agar penyebaran penyakit ini bisa dihentikan,” ujar Anang, Minggu (19/1/2025).
Dari data yang ia paparkan, kasus PMK di Jember telah menjangkiti lebih dari seribu hewan ternak di 29 kecamatan. Hanya dua kecamatan, yakni Kaliwates dan Sukorambi, yang masih bebas dari sebaran penyakit ini.
“Hampir seluruh wilayah Jember ini masuk kategori merah. Sebarannya sangat cepat dan mengkhawatirkan,” tambahnya.
Vaksinasi Masih Jauh dari Cukup
Anang juga menyoroti keterbatasan distribusi vaksin PMK di Jember. Dengan populasi sapi mencapai 273.000 ekor, vaksin yang tersedia hingga kini masih jauh dari kebutuhan.
“Vaksinasi yang dilakukan bahkan belum mencapai seperempat dari total populasi sapi di Jember. Ini jelas tidak cukup untuk mengendalikan penyebaran PMK,” ungkapnya.
Desakan Lockdown Pasar Hewan
Melihat situasi ini, Anang mendesak pemerintah untuk mengambil langkah darurat berupa lockdown pasar hewan. Menurutnya, langkah ini adalah solusi sementara yang paling efektif untuk membatasi lalu lintas hewan ternak yang berpotensi menyebarkan penyakit.
“Kami khawatir jika hanya bergantung pada vaksinasi, penyebaran PMK akan terus meluas. Penutupan pasar hewan sementara sangat diperlukan untuk mengendalikan situasi ini,” tegas Anang.
Langkah ini diharapkan dapat memberi waktu bagi pemerintah untuk meningkatkan distribusi vaksinasi, sekaligus melindungi para peternak dari kerugian lebih besar akibat penyebaran PMK yang tidak terkendali.
