Probolinggo – Kabupaten Probolinggo masih bertahan di peringkat keempat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Salah satu faktor utama yang dinilai sebagai penyebab bertahannya angka kemiskinan ini adalah garis kemiskinan yang relatif tinggi, yang berbeda dengan beberapa kabupaten tetangga.
Pada audiensi yang digelar oleh DPRD Kabupaten Probolinggo pada Senin (28/10/2024), sejumlah pegiat LSM mempertanyakan penetapan angka kemiskinan tersebut. Bin Haudi, salah seorang pegiat LSM, menduga adanya motif tertentu di balik penetapan garis kemiskinan yang tinggi ini.
“Jangan-jangan ini ada permintaan dari pucuk pimpinan agar Kabupaten Probolinggo mendapat lebih banyak anggaran dari pusat,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bin Haudi membandingkan Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Bondowoso, yang meski memiliki tingkat kesejahteraan yang tidak jauh berbeda, berada di peringkat kesembilan dalam daftar kemiskinan. Ia menilai, berdasarkan kondisi lapangan, seharusnya Probolinggo lebih baik.
Plt. Asisten 1 Setda Kabupaten Probolinggo, Hary Tjahjono, membenarkan bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Probolinggo cukup tinggi, yaitu mencapai Rp514.274 per bulan. Angka ini setara dengan Kota Probolinggo namun jauh lebih tinggi daripada Situbondo dan Bondowoso yang berada di kisaran 300 ribu.
Menurut Hary, meskipun angka kemiskinan tahun ini turun ke poin 16,45 persen atau berkurang sekitar 8 ribu orang, garis kemiskinan tetap menjadi tantangan besar.
Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Probolinggo, Rahmadanie Sapta Irevanie, menjelaskan bahwa garis kemiskinan ini merupakan batas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar.
“Kami tetap konsisten memakai data dari tahun ke tahun, termasuk perbandingan dengan daerah lain,” ungkapnya, seraya menyebut bahwa BPS tengah menyiapkan metode baru untuk memperbarui data kemiskinan agar lebih relevan.
Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Probolinggo, Ning Ayu Novita Rahmawati, menyatakan bahwa DPRD hanya memfasilitasi dialog ini dan menyerap aspirasi dari para LSM serta instansi terkait.
“Kami memberikan ruang bagi teman-teman LSM untuk menyampaikan aspirasinya, dan tentunya ini menjadi perhatian khusus bagi kami di DPRD,” ujarnya.
Dengan garis kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain, tantangan besar masih dihadapi dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.
