Probolinggo – Video viral yang menunjukkan jip wisata tetap beroperasi di kawasan Bromo saat penutupan sementara untuk libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan mengapa masih ada kendaraan wisata yang berlalu-lalang, sementara aturan penutupan sudah diberlakukan.
Tudingan pun mengarah kepada Kepala Desa Ngadisari, Sunaryono, yang disebut-sebut memberikan izin kepada sopir jip untuk tetap beroperasi.
Dalam sebuah rekaman video, seorang sopir bahkan menyebut nama “Pak Inggi” sebagai pihak yang memberi lampu hijau bagi mereka untuk masuk kawasan wisata Bromo.
Kades Sunaryono menegaskan pihaknya tidak mengetahui terkait penutupan wisata Bromo saat libur lebaran 2025. Ia juga tidak pernah ada musyawarah dengan warga Tengger, termasuk pelaku wisata.
“Saya tidak tahu-menahu soal itu. Tidak pernah ada musyawarah dengan warga Tengger, termasuk pelaku wisata, mengenai kebijakan penutupan ini,” ujar Sunaryono, Rabu (2/4/2025).
Menurutnya, keputusan sepihak dari pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) justru menimbulkan kebingungan di kalangan warga dan pelaku wisata. Jika sejak awal ada musyawarah, maka masyarakat bisa diberi pemahaman lebih baik mengenai kebijakan tersebut.
“Kalau hanya lewat edaran tanpa komunikasi, kami ini dianggap apa oleh TNBTS?” tegasnya.
Penutupan akses ke Bromo saat Idul Fitri tanpa melibatkan warga setempat dinilai tidak adil. Sunaryono menilai kebijakan tersebut seharusnya bisa dirundingkan dengan lebih bijak.
“Kalau ditutup hanya saat salat Id, kami bisa memahami. Tapi kalau langsung ditutup total tanpa koordinasi, itu masalah lain. Kita harus saling menghormati hari raya umat lain juga,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menyoroti bahwa masyarakat Tengger bukan hanya sekadar menjaga Bromo sebagai destinasi wisata, tetapi juga mempertahankan nilai spiritual dan adat budaya yang telah mengakar selama ratusan tahun.
“Kami di sini tidak hanya mengandalkan wisata. Kami menjaga Bromo secara fisik, spiritual, dan budaya. Kalau hanya untuk kepentingan pariwisata tanpa mempertimbangkan aspek lain, akan ada banyak pihak yang dirugikan,” tambahnya.
Ke depan, Sunaryono berharap manajemen dan pengelolaan Bromo bisa lebih transparan dan melibatkan warga lokal secara aktif. Menurutnya, keseimbangan antara konservasi, pariwisata, dan budaya harus tetap dijaga agar Bromo tetap lestari untuk generasi mendatang.
Namun, hingga kini, komunikasi dengan pihak TNBTS masih menemui jalan buntu. Upaya konfirmasi kepada Kabag TU TNBTS, Septi Eka Wardani, pun belum mendapatkan tanggapan. (*)
