Probolinggo – Setelah lebih dari sebulan bekerja menangani permasalahan pupuk subsidi, Panitia Kerja (Panja) DPRD Kabupaten Probolinggo akhirnya menemui Bupati Probolinggo, Mohammad Haris, pada Jumat (7/3/2025) pagi di kantor Bupati di Kraksaan.
Pertemuan ini menjadi momen penting dalam menyampaikan progres kerja Panja sekaligus rekomendasi untuk memperbaiki sistem distribusi pupuk subsidi di daerah tersebut.
Dipimpin Ketua Panja Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, pertemuan ini membahas berbagai aspek perbaikan tata kelola pupuk subsidi.
Muchlis menegaskan bahwa Bupati memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan Panja dalam membenahi sistem pupuk subsidi.
Bupati juga menekankan pentingnya ketegasan dalam mengawal distribusi pupuk agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Bupati meminta agar Panja Pupuk tidak takut dalam melakukan pembenahan. Beliau juga menegaskan agar semua pihak tetap tegas dalam mengawasi sistem distribusi pupuk agar benar-benar menguntungkan petani yang berhak,” ujar Muchlis.
Salah satu langkah konkret yang diusulkan dalam pertemuan ini adalah perbaikan sistem E-RDKK agar distribusi pupuk menjadi lebih transparan dan tepat sasaran.
Selain itu, Bupati juga berencana membentuk hotline atau tempat pengaduan khusus untuk mempermudah pengawasan jangka panjang terhadap penyaluran pupuk subsidi.
Wakil Ketua Panja, Wahid Nurahman, menambahkan bahwa Bupati sejalan dengan langkah-langkah evaluasi yang sedang dilakukan, termasuk terhadap kelompok tani atau Gapoktan yang kurang aktif.
“Kami sepakat bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan pupuk subsidi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Wahid.
Dengan dukungan dari Bupati, Panja DPRD Kabupaten Probolinggo optimistis dapat menyelesaikan berbagai persoalan terkait pupuk subsidi dan memastikan distribusi yang lebih baik bagi para petani.
