Probolinggo – Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi ekstra kampus di Kabupaten Probolinggo, seperti PMII, HMI, dan GMNI, menggelar deklarasi bersama untuk menolak praktik politik uang. Deklarasi ini dilakukan sebagai upaya menyuarakan pentingnya menjaga integritas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan pilkada.
Bertempat di sebuah rumah makan di Kecamatan Sumberasih pada Jumat (22/11) sore, aksi ini menjadi bukti nyata keprihatinan generasi muda terhadap maraknya praktik politik transaksional yang dianggap merusak tatanan demokrasi.
Ketua HMI Probolinggo, Imam Suyuti, menyampaikan bahwa politik uang sering kali dijadikan sarana untuk merebut kekuasaan, yang menurutnya bertentangan dengan nilai-nilai penyelenggaraan demokrasi. “Jika dibiarkan, hal ini akan merusak sistem demokrasi kita. Kami menolak keras politik uang sebagai jalan pintas meraih kekuasaan,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua GMNI Probolinggo, Devia Rosa Amalinda. Ia menekankan bahwa deklarasi ini dilakukan dengan kesadaran penuh sebagai tanggung jawab moral terhadap masa depan bangsa. “Kami mendukung penuh KPU dan Bawaslu untuk menciptakan pilkada yang bersih, damai, dan bebas dari transaksi politik,” ujarnya.
Selain itu, Ketua PC PMII Kabupaten Probolinggo, Abdur Rozaq, mengungkapkan keprihatinannya atas dugaan kasus politik uang yang mencuat di wilayah tersebut. Ia mendesak pihak berwenang untuk bertindak tegas terhadap pelaku politik uang. “Jika tidak ada ketegasan hukum, praktik ini akan terus terjadi dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi,” katanya.
Deklarasi ini diharapkan menjadi langkah awal menuju pemilu yang lebih bersih dan adil di Kabupaten Probolinggo. Para mahasiswa juga menyerukan masyarakat untuk menolak segala bentuk politik transaksional yang dapat mempengaruhi pilihan politik mereka.
“Kami ingin melihat Probolinggo menjadi daerah yang demokratis, adil, dan sejahtera. Ini adalah perjuangan bersama untuk masa depan yang lebih baik,” pungkas Devia.
