Probolinggo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati terkait Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD), Rabu (16/4/2025).
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Muhammad Zubaidi ini sebagai langkah awal dari proses penyusunan RPJMD pemerintahan baru Bupati Probolinggo, Mohammad Haris dan Wakil Bupati, Fahmi AHZ.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jatikusuma, menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD merupakan kewajiban kepala daerah yang baru menjabat.
“Semenjak dijabat, sudah jelas aturannya, enam bulan itu harus menyerahkan RPJMD. Tapi dalam prosesnya, diawali dulu dengan ranwal,” ujarnya.

Oka menegaskan bahwa saat ini pembahasan masih dalam tahap awal, yakni penyusunan Ranwal RPJMD.
“Ini bukan RPJMD-nya. Ini masih ranwalnya dulu. Ketika ranwalnya disetujui, baru kita bahas RPJMD langsung. Ranwal ini kulitnya. Ketika kulitnya sudah selesai, setuju, maka kita bahas dalamnya, RPJMD,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa seluruh tahapan ini harus rampung sebelum 20 Juli mendatang. “Intinya sebelum tanggal 20 Juli itu sudah harus selesai,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi AHZ, yang hadir dalam rapat paripurna ini menyatakan kesiapan pihak eksekutif untuk bekerja sama dengan legislatif dalam penyusunan RPJMD.
“Kami siap berkoordinasi dan menyesuaikan dengan apa yang diinginkan teman-teman DPRD, selama sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Wabup Fahmi juga menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama saat ini. Kemudian juga tak kalah penting program pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“Pembangunan infrastruktur betul-betul menjadi keinginan dan harapan masyarakat. Tentu juga progam lain pada pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian,” tambahnya.
Paripurna ini menjadi tonggak awal dalam menyusun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Probolinggo selama lima tahun ke depan, yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan publik.