Probolinggo – Bawaslu Kabupaten Probolinggo akan mengoptimalkan pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) selama tahapan Pilkada 2024 guna mencegah potensi pelanggaran.
Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Yonki Hendriyanto, menyampaikan hal tersebut usai kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 pada Minggu (18/8/2024).
Yonki menekankan bahwa optimalisasi pengawasan di tingkat kecamatan dan desa sangat penting untuk mengantisipasi berbagai isu yang berpotensi mengganggu jalannya Pilkada.
“Bawaslu akan memaksimalkan potensi pengawas di tingkat kecamatan dan desa dalam memetakan serta mengawasi daerah-daerah rawan pelanggaran,” ujar Yonki.
Beberapa isu utama yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu adalah netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, serta perangkat pemerintah hingga ke tingkat bawah.
Selain itu, politik uang dan kampanye hitam (black campaign) juga menjadi perhatian khusus.
Yonki menjelaskan bahwa pengawasan akan dilakukan secara melekat pada setiap kegiatan, terutama pada tahapan pencalonan hingga masa kampanye setelah penetapan calon.
“Pengawasannya akan melekat, artinya setiap ada kegiatan, kami akan memantau secara intensif,” tambahnya.
Selain pengawasan dari Panwascam dan PKD, Yonki juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi jalannya proses Pilkada.
“Kami berharap dengan optimalisasi pengawasan ini, potensi pelanggaran selama Pilkada dapat diminimalisir,” pungkasnya.
