Probolinggo – Panitia Kerja (Panja) Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo menyoroti banyaknya kejanggalan dalam data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk pupuk bersubsidi.
Ketua Panja Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, mengungkapkan bahwa banyak petani yang benar-benar membutuhkan pupuk justru tidak terdaftar, sementara nama-nama yang tidak layak malah masuk dalam daftar penerima subsidi.
“Banyak data yang masuk dalam RDKK bukan petani yang layak mendapatkan subsidi. Bahkan ada pejabat dan pihak lain yang namanya tercatat, sedangkan petani dengan lahan kecil, 400 hingga 500 meter, justru tidak mendapatkan pupuk,” ujar Muchlis usai melakukan sidak ke distributor, Rabu (19/2/2025).
Selain itu, ia juga menyoroti kasus di mana nama petani yang sebelumnya tercatat dalam daftar penerima pupuk subsidi tiba-tiba hilang dari sistem saat hendak melakukan penebusan. Akibatnya, banyak petani yang kecewa dan menyalahkan kios pupuk.
“Petani marah karena merasa namanya dihapus oleh kios, padahal kios juga terkejut karena data petani memang sudah hilang dari sistem. Ini jelas menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Muchlis menegaskan bahwa masalah ini merupakan tanggung jawab Dinas Pertanian dan pihak terkait lainnya.
Oleh karena itu, Panja Pupuk akan segera memanggil Dinas Pertanian, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), serta pemerintah desa untuk dimintai penjelasan terkait permasalahan ini.
“Kami tidak ingin masalah ini terus berlarut-larut. PPL dan desa harus tahu serta ikut mengawasi agar petani tidak menjadi korban. Jangan sampai ada pihak yang tidak bertanggung jawab bermain dalam distribusi pupuk bersubsidi ini,” pungkasnya.
Dengan semakin kompleksnya permasalahan pupuk di Kabupaten Probolinggo, Panja Pupuk DPRD berkomitmen untuk mengawal penyelesaian agar pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak.
