Probolinggo – Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus memacu transformasi layanan publik melalui perluasan Zona Integritas (ZI). Bukan sekadar formalitas, pembangunan ZI kini digerakkan sebagai motor utama pembenahan birokrasi dan peningkatan pelayanan yang akuntabel, profesional, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Langkah konkret ini ditandai dengan Deklarasi Perluasan Pembangunan Zona Integritas yang digelar pada Selasa (27/5/2025) di Ruang Madakaripura, dipimpin langsung oleh Inspektorat Kabupaten Probolinggo.
Komitmen Nyata Lewat Reformasi Birokrasi
Menurut Inspektur Kabupaten Probolinggo, Imron Rosyadi, implementasi Zona Integritas harus menyentuh seluruh lini pelayanan publik. Ia menekankan bahwa ZI bukan hanya label penghargaan, melainkan sistem kerja yang menjunjung profesionalisme, etika, dan kualitas layanan.
“Zona Integritas adalah instrumen nyata dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Setiap ASN wajib menunjukkan komitmen bukan dengan kata-kata, tapi lewat aksi,” tegas Imron.
Capaian reformasi birokrasi Kabupaten Probolinggo pun menunjukkan hasil menggembirakan. Tahun 2024 mencatat skor 81,57 dengan predikat memuaskan, meningkat signifikan dari skor tahun sebelumnya (77,26).
OPD Unggulan Jadi Role Model
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti DPMPTSP, Dispendukcapil, dan Puskesmas Leces telah menjadi pionir ZI sejak 2020. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tapi juga fondasi kuat untuk mendorong unit-unit kerja lain mengikuti jejak serupa.
Tujuan akhirnya, memastikan pemerataan layanan publik yang berkualitas, cepat, dan berintegritas di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo.
Bupati: ZI Adalah Benteng Melawan “Benalu” Birokrasi
Bupati Probolinggo, Mohammad Haris, menekankan pentingnya ZI sebagai benteng utama melawan praktik KKN, yang ia sebut sebagai “benalu” dalam tubuh birokrasi.
“Zona Integritas bukan program semata. Ini adalah amanah rakyat yang harus dijaga dan diwujudkan secara nyata. Kita ingin menjadi contoh daerah lain dalam membangun birokrasi yang responsif dan profesional,” kata Bupati Haris.
Ia juga mengajak seluruh ASN untuk memperkuat budaya kerja yang menjunjung nilai integritas dan tanggung jawab publik.
