Probolinggo, NuansaJatim – Kabupaten Probolinggo mendapat perhatian khusus dari Kedutaan Besar Australia dalam upaya penerapan model pembelajaran kelas rangkap atau multigrade teaching.
Pada Kamis (6/2/2025), Minister Counsellor for Governance and Human Development (GHD) Kedutaan Australia, Tim Stapleton, bersama delegasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, melakukan kunjungan ke SDN Ngadisari 1 di Kecamatan Sukapura untuk melihat langsung penerapan metode tersebut.
Kunjungan ini turut dihadiri oleh Plt. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Moch. Salim Somad, serta Program Direktur INOVASI Jakarta, Mark Heyward.
Kehadiran mereka disambut hangat oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi, tokoh masyarakat Tengger Supoyo, serta kepala sekolah, guru, dan pengawas di Kecamatan Sukapura.
Sebelum berkunjung ke SDN Ngadisari 1, tim melakukan survei ke SDN Wonokerto II, yang juga menerapkan kelas multigrade. Mempelajari lebih dalam bagaimana pembelajaran dengan pendekatan rangkap ini dapat membantu mengatasi tantangan dalam pendidikan, seperti kekurangan jumlah guru dan terbatasnya ruang kelas.
Di SDN Ngadisari 1, rombongan menyaksikan bagaimana pembelajaran dilaksanakan dalam satu kelas yang terdiri dari berbagai jenjang pendidikan. Meskipun terdapat perbedaan usia dan tingkat kelas, para siswa tetap dapat berinteraksi aktif dan bekerja dalam kelompok belajar yang saling mendukung.
Sistem kelas multigrade ini menjadi solusi jitu untuk daerah yang kekurangan sumber daya, mengingat banyak sekolah di Indonesia, termasuk yang ada di Probolinggo, menghadapi kendala serupa.
Dalam kesempatan tersebut, Tim Stapleton menegaskan pentingnya kerjasama antara Pemerintah Australia dan Indonesia melalui program INOVASI, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya.
“Kelas multigrade sudah diterapkan di banyak negara, termasuk Australia. Bahkan, saya pernah belajar dalam sistem ini saat kecil. Ini adalah cara efektif untuk mengatasi kekurangan guru dan memastikan pendidikan tetap berjalan lancar,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa program ini merupakan contoh nyata dari kemitraan pendidikan yang sukses antara kedua negara, di mana setiap pihak bekerja sama untuk memastikan pendidikan di daerah terpencil tetap berkualitas meskipun dengan berbagai keterbatasan.
Sementara itu, Plt. Kepala BSKAP Kemendikdasmen, Toni Toharudin, mengapresiasi penerapan model kelas rangkap di Kabupaten Probolinggo. Menurutnya, pendekatan ini sangat relevan untuk daerah-daerah dengan jumlah guru yang terbatas dan jumlah siswa yang sedikit, seperti di wilayah terpencil.
Ia menambahkan bahwa sistem ini juga memberikan keuntungan sosial, di mana siswa yang lebih senior bisa membantu siswa yang lebih muda, yang meningkatkan keterampilan sosial mereka. Namun, Toni juga menyoroti perlunya penyesuaian standar pendidikan agar program multigrade dapat diterapkan lebih luas.
“Untuk diterapkan secara nasional, beberapa standar pendidikan, termasuk standar pengelolaan dan proses pembelajaran, perlu disesuaikan,” kata Toni.
Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi, menjelaskan bahwa program multigrade di Kabupaten Probolinggo dimulai sejak 2018 di Desa Ngadisari, Sukapura, dengan latar belakang jumlah siswa yang terbatas, kurangnya ruang kelas, dan kekurangan guru.
“Kami menggabungkan kelas 1 dan 2, kelas 3 dan 4, serta kelas 5 dan 6, yang ternyata berhasil meningkatkan semangat belajar siswa,” ujarnya.
Sejak penerapannya, jumlah sekolah yang mengadopsi sistem ini terus berkembang pesat. Dari 8 sekolah pada awalnya, kini ada sekitar 160 sekolah di Kabupaten Probolinggo yang menerapkan kelas multigrade.
“Program ini terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan meskipun terbatas oleh sumber daya,” tambah Joko.
Lebih lanjut, Joko menegaskan bahwa penerapan kelas multigrade juga terbukti efisien dalam penggunaan tenaga pengajar. “Dengan sistem ini, hanya dibutuhkan sekitar tiga guru per sekolah, berbeda dengan sistem reguler yang membutuhkan lebih banyak guru,” jelasnya.
Program kelas multigrade di Kabupaten Probolinggo menjadi bukti nyata bahwa dengan inovasi dan kerjasama antar berbagai pihak, pendidikan di daerah terpencil dapat terus berkembang meskipun dengan keterbatasan. (*)
