Probolinggo – Belum tuntas menjalani masa hukumannya atas kasus korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2021, mantan Kepala Desa (Kades) Kalidandan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Trawi (44), kembali tersandung kasus hukum baru.
Kali ini, ia ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi Dana Desa (DD) yang merugikan negara hingga Rp1.016.683.012,28.
Penetapan ini dilakukan setelah pihak kepolisian melakukan pengembangan laporan masyarakat yang diterima sejak 14 Desember 2021.
Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan panjang, Trawi diduga menyalahgunakan dana desa selama tiga tahun berturut-turut, dari 2017 hingga 2019.
Kasat Reskrim Polres Probolinggo, AKP Putra Adi Fajar Winarsa, mengungkapkan bahwa sejumlah barang bukti telah disita untuk memperkuat dugaan korupsi tersebut.
Barang bukti itu meliputi dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan peraturan desa (Perdes) yang menunjukkan adanya tindak pidana korupsi.
“Gelar perkara sudah kami lakukan langsung di Polda Jawa Timur sebelum menetapkan status tersangka terhadap Trawi. Proses hukum akan terus berjalan hingga kasus ini tuntas,” jelas AKP Putra dalam konferensi pers, Jumat (24/1/2025).
Trawi sebelumnya telah dipenjara atas kasus korupsi BLT Dana Desa tahun 2021. Namun, kasus terbaru ini menunjukkan bahwa penyelewengan yang dilakukannya tidak berhenti di situ.
Selama menjabat sebagai kepala desa, ia diduga secara sistematis menggelapkan anggaran desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Trawi dijerat dengan Pasal 2 Subsider Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Ancaman hukumannya meliputi pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar,” pungkasnya.
